BANDUNG, Telkom University – Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Telkom University mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pembangunan Sistem Big Data Sekretariat Jendral DPR RI’. Acara ini selenggarakan pada Rabu (14/07) secara virtual dan disiarkan melalui Facebook dan Kanal Youtube SETJEN DPR RI serta Streaming TVRI Parlemen.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M., menjelaskan bahwa saat ini penggunaan Big Data dengan Predictive Analytics merupakan kunci untuk memahami proses pembuatan sebuah produk digital yaitu data dan cara kerjanya. Pentingnya Big Data ini tentunya tidak hanya terkait dengan seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga tentang apa yang dilakukan perusahaan dan industri terkait data tersebut.
“Kami harapkan sebetulnya melalui kegiatan kita siang hari ini bisa saling bertukar informasi dan tentunya menambah wawasan dan insight kita bersama, diharapkan bahwa kegiatan kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas yang tentunya untuk memberikan solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sekitar kita terkait dengan Digital Era saat ini,” ucap Dr. Ratri.
Acara ini dibuka secara simbolis oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Dalam Sambutannya, Dr. Dimyati menjelaskan bahwa Big Data sendiri harus memiliki kapasitas besar dan terorganisasi dengan baik agar terciptanya parlemen. Ciri parlemen modern yaitu adanya E-Parliament yang menggunakan Big Data.
“Komponen utama dalam E-Parliament adalah manusia sebagai penggunanya, yaitu anggota DPR dan masyarakat juga proses demokrasi yang terus mendapat dukungan. Arsitekturnya yaitu hardware dan software terkait dengan Big Data ini yang harus dipersiapkan, juga data yang disimpan dan dianalisis. Selain itu, diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat menangani itu. Ini sangat penting sekali,” ucap Dr. Dimyati.
Dr. Dimyati juga mengatakan bahwa esensi dari E-Parliament adalah mengenai layanan yang tersedia, antara lain parlemen dengan parlemen, anggota parlemen dengan anggota parlemen, parlemen dengan masyarakat dan parlemen dengan media. Manfaat Big Data dapat diolah dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai respon terhadap permasalahan atau isu yang dihadapi, seperti tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, analisis aspirasi dan pengaduan masyarakat serta informasi publik, juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPR RI sehingga meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap DPR RI, mengurangi biaya dan mempercepat proses diskusi juga analisis data.
“Maka dalam situasi dan kondisi sekarang, tersedianya akses poin sebanyak 413 perangkat seluruh wilayah Gedung DPR Senayan menjadi bukti dalam keseriusan SEKJEN kepada DPR RI dan seluruh pegawai yang juga turut serta membantu tugas anggota DPR terkait kegiatan-kegiatan yang banyak sekali, terutama Undang-Undang, Videografi, Infografis, Analisis, APBN dan lain-lain. Selain website, ada 93 aplikasi konsep E-Parliament yang mendukung aplikasi DPR RI, aplikasi e-mail DPR RI dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya.
Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal DPR RI menjelaskan lebih lanjut terkait parlemen modern. Dalam konteks mendukung fungsi parlemen, peran Big Data menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan. Transformasi data menjadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR.
“Sistem pengambilan keputusan dapat diintegrasikan kepada Big Data DPR untuk mendukung pelaksanaan fungsi parlemen modern yang efektif dan produktif. Tentunya sebagai fungsi analytics predictive, itu yang perlu menjadi diskusi-diskusi sehari-hari saat ini,” jelas Dr. Indra.
Dr. Indra menambahkan sistem pengambilan keputusan harus cerdas dan adaptif, mulai dari fungsi perancangan Undang-Undang, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran yang ada di DPR. Proses transformasi inilah yang sedang diupayakan dengan maksimal untuk diimplementasikan dalam organisasi agar dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi. DPR saat ini terus merespon perubahan lingkungan yang makin dinamis dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan.
“Pembangunan Big Data di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI juga sangat penting khususnya bagi Badan Keahlian sebagai supporting system DPR RI dalam sisi substansi. Semoga dengan dilaksanakannya FGD antara SEKJEN DPR RI dan Telkom University ini menjadi awal dimulanya era baru bagi kerjasama dan sinergitas dalam implementasi Big Data dalam mendukung kinerja SEKJEN DPR RI menjadi parlemen modern.
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., selaku Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Big Data di lingkungan DPR RI memerlukan strategi yang tepat. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun akan memerlukan sumber daya manusia yang cakap digital integrasi, baik pertukaran data internal dan atau data eksternal berjalan dengan baik dan lancar.
“Pembangungan sistem Big Data menjadi sesuatu yang vital dan penting bagi Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI khususnya dalam mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPR RI. Seperti sebuah sistem yang berkaitan dengan keahlian, Badan Keahlian memerlukan data yang akurat, tepat dan cepat sebagai bahan baku dan sumber bahan dalam setiap kegiatan khususnya dalam pembuatan kebijakan di DPR RI.”
Badan Keahlian SETJEN DPR RI ingin menjaga komitmen agar perumusan kebijakan di DPR RI menerapkan apa yang disebutkan Evidence Based Legislative Policy Making, artinya bahwa dengan data dan informasi yang disajikan kepada Dewan dapat meningkatkan dan menambah argumentasi data dan informasi sehingga perdebatan-berdebatan di Komisi baik itu dalam rangka pembahasan Undang-Undang maupun pembahasan APBN dan fungsi pengawasan benar-benar didukung oleh data yang kuat, baik data dalam arti empiris maupun data dalam arti dukungan pemikiran-pemikiran ilmiah atau scientity. Dengan demikian bisa tercipta suatu suasana ataupun rapat kerja yang betul-betul bermutu karena anggota dewan sudah didukung dengan data yang akurat.
