BANDUNG, TEL – U – Defisit anggaran Indonesia pada saat ini seharusnya tidak menjadikan hambatan untuk membangun infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) karena hal ini yang membangun infrastruktur TIK selama ini adalah BUMN Telekomunikasi dan swasta. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono di Aula Fakultas Komunikasi Bisnis (FKB) Telkom University, Kamis (11/9).
Menurut Nonot, membangun infrastruktur TIK tak boleh surut lantaran kemampuan keuangan penyelenggara jaringan telekomunikasi berkurang akibat perubahan pola bisnis yang terjadi secara global. “Pemerintah perlu memahami situasai ini dan menerbitkan regulasi yang menyehatkan kembali keuangan penyelenggara jaringan telkom,” katanya.
Nonot menambahkan, penetrasi fixed broadband sebesar 10 persen populasi akan meningkatkan GDP 1,38 persen atau sekitar Rp 140 triliun untuk Indonesia. Peningkatan ini terjadi karena infrastruktur jaringan broadband akan mendekatkan produsen dan konsumen, produk dengan pasar, sehingga proses dan colume transaksi dapat berjalan lebih cepat dan lebih besar. “Saat ini penetrasi fixed broadband ke rumah-rumah dan ke kantor masih kurang dari 10 persen,” ujarnya.
Sementara itu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Dodie Tricahyono Ph.D mengatakan bahwa memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak swasta untuk membangun infrastruktur TIK harus lebih dioptimalkan dengan tata kelola yang baik. “BUMN dan swasta berkepentingan membangun infrastruktur karena punya produk teknologi yang dipasarkan sedangkan pemerintah berkepentingan menggunakannya untuk berbagai keperluan layanan publik,” katanya.
Adapun dosen lain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Yudi Pramudiana mengatakan, selain membangun infrastruktur TIK, dibutuhkan pula lebih banyak sumber daya manusia yang punya kompetensi. “Dengan begitu, Indonesia akan mampu menyediakan jejaring akses komunikasi yang cepat dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” katanya. (purel/raf)