Jakarta, 24 April – Pada kegiatan 10th Asia-Pacific Spectrum Management Conference (APSMC) 2024 yang berlangsung pada Rabu (24/4), terdapat 11 sesi diskusi yang membahas mengenai pengelolaan spektrum di wilayah Asia-Pasifik. Kegiatan ini rutin digelar oleh ForumGlobal yang pada kesempatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Telkom University (Tel-U) menjadi host penyelenggaraan di Indonesia.
Membuka sesi diskusi ke-6, Chief Technology Office (CTO) Ericsson Asia-Pacific, Magnus Ewerbring pada awal diskusi menyampaikan bahwa 5G menjadi semakin penting bagi masyarakat terutama untuk industri yang memerlukan layanan dengan latensi rendah seperti industri game, robotik, video, dan broadcasting. 5G telah menjadi standar yang digunakan di seluruh dunia, dengan lebih daripada 290 jaringan 5G Standalone yang aktif di semua benua. Magnus menyatakan perlu mempertimbangkan peraturan, termasuk pengelolaan spectrum, untuk mempersiapkan penggunaan 5G di masa mendatang karena 5G akan menjadi bagian penting dari perkembangan seluler nirkabel yang akan berlanjut ke 6G.
Selanjutnya diskusi membahas lebih dalam mengenai roadmap spektrum frekuensi radio di masa depan serta mekanisme dan metodologi serta valuasi spektrum frekuensi radio di Negara Indonesia dan Vietnam. Di Tahun 2023, masih ada sebesar 12.548 daerah dari total 83.218 daerah di Indonesia yang belum memiliki akses ke jaringan 4G, dan sebanyak 3.435 daerah merupakan daerah 3T.
Indonesia melalui Visi Indonesia Digital (VID2045) memiliki target coverage area 4G sebesar 98% di tahun 2029 dan sebesar 100% di tahun 2034, sedangkan target kecepatan download yaitu 100 Mbps di tahun 2024-2029 dan meningkat terus. Visi Indonesia Digital 2045 memberikan gambaran arah kebijakan dan sasaran bersama untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan teknologi untuk pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di Indonesia kedepannya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kebijakan dan Perencanaan Spektrum, Kominfo, Denny Setiawan.
“Dengan sinergi yang tepat pada transformasi digital, akan mampu mendorong peningkatan daya saing nasional dan membawa Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi maju di tahun 2045. Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya: (1) Tingginya regulatory cost dengan nilai rata-rata 14% dari Revenue MNO, (2) Membuat harga spektrum menjadi lebih efektif dan (3) penyediaan coverage network yang lebih luas melalui Palapa Ring, Satria.” ungkap Denny.
Indonesia berencana melakukan pengadaan frekuensi baru di 700 MHz dengan total bandwidth 45 MHz FDD dan 26 GHz dengan total 1600MHz yang akan dilelang di tahun 2024. Di tahun 2025, Indonesia berencana merilis Frekuensi 2.6 GHz, 3.3 GHz dan 3.5 GHz. Saat ini frekuensi 2.6 GHz digunakan untuk Broadcasting Satellite Services (BSS) sedangkan frekuensi 3.3 GHz dan 3.5 GHz saat ini digunakan untuk BWA & Fixed Satellite Services namun nantinya akan tersedia untuk Teknologi International Mobile Telecommunications (IMT).
Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirilis pada September 2023) menyediakan insentif untuk biaya spektrum.
Dengan pertimbangan tertentu, jumlah biaya spektrum dapat dikenakan insentif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol persen, misalnya: biaya spektrum untuk alat lisensi untuk kegiatan non-komersial kegiatan non-komersial, bencana manajemen, pendidikan, kesehatan, sosial, UMKM, serta serta kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah
Deputy Director, International Cooperation and Frequency Coordination Div, Authority of Radio Frequency Management Vietnam, Nguyen Huy Cuong menjelaskan keadaan pasar seluler di vietnam dan lelang 5G di 2.6 GHz dan 3.5 GHz. Vietnam memiliki program transformasi digital melalui (1) membangun pemerintah digital, (2) mengembangkan ekonomi digital, (3) masyarakat digital, serta (4) melayani transformasi digital dengan komprehensif. Sebanyak 99.8% wilayah Vietnam kini sudah memiliki akses ke jaringan 4G dan target pada tahun 2030 5G dapat diakses oleh 99% populasi di vietnam dan kecepatan minimum 100 Mbps. Negara Vietnam tidak mengizinkan jaringan baru dengan ponsel khusus 2G sejak 1 Maret 2024. Rencana pada bulan September 2024, 2G akan dimatikan secara nasional, selanjutnya mematikan 3G di tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, negara Vietnam berencana menerapkan komersialisasi 5G secara nasional pada tahun 2024. Negara Vietnam berhasil melakukan lelang setelah 15 tahun sejak adanya Undang-undang mengenai frekuensi di tahun 2009. Negeri Naga Biru ini merencanakan frekuensi 700 MHz dan 5G mmWave untuk pelelangan. Vietnam memiliki beberapa persyaratan lelang yaitu: (1) Batas maksimum untuk operator adalah 180 MHz, (2) Mengerahkan minimal 3.000 BTS 5G Lelang, (3) 12 bulan sejak tanggal pemberian lisensi: setidaknya 30% dari dari jumlah BTS yang harus dikerahkan.
Dengan adanya identifikasi spektrum frekuensi baru di sidang internasional serta permintaan spektrum yang terus meningkat untuk mendukung teknologi dan layanan yang baru muncul, pemahaman tentang kompleksitas manajemen spektrum sangat penting untuk memastikan alokasi dan pemanfaatan sumber daya ini secara efisien. Sesi 6 pada APSMC ini bertujuan untuk mendorong berbagi pengetahuan dan kolaborasi di antara para ahli industri, pembuat kebijakan, dan regulator untuk membuka jalan bagi ekosistem spektrum yang berkelanjutan dan berkembang di wilayah Asia-Pasifik.
Penulis: Abdullah Adnan | Editor: Adrian Wiranata | Foto: Public Relations