BANDUNG, TEL – U – “Tim Weti” dari Fakultas Rekayasa Industri ikut menambah daftar prestasi Telkom University di tingkat nasional. Tim yang berasal dari Program Studi Sistem Informasi ini berhasil menyabet Juara III pada ajang Kompetisi Keamanan Jaringan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del, Sumatera Utara pada tanggal 22-23 Agustus 2014 kemarin.
Bandung, Tel-U – Telkom University sudah memiliki target pencapaian kerja hingga tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Manajemen Transformasi, Dr. Husni Amani, pada kesempatan Workshop Rencana Strategis yang memasuki hari kedua.
BANDUNG, TEL – U – POH Ketua Dewan Pengurus Telkom Foundation, Sony Sasongko mengatakan lembaga tinggi di bawah Telkom Foundation harus mampu menjawab tantangan di masa depan dalam bidang pendidikan. “Mohon Bapak dan Ibu saling bekerjasama dalam menciptakan sebuah rencana strategis yang mampu menjawab tantangan yang dihadapkan pada kita semua di bidang pendidikan,” katanya.
BANDUNG, TEL-U – Selasa (09/09) pagi, Ruang Rapat Fakultas Informatika menjadi tempat istimewa bagi 11 orang pegawai Telkom Foundation yang bekerja di lingkungan Telkom University. Pada saat itu, ke- 11 orang pegawai Telkom Foundation ini mendapatkan penghargaan masa kerja mulai dari 10 tahun hingga 20 tahun.
BANDUNG, TEL – U– Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HMSI) Fakultas Rekayasa Industri Telkom University (FRI Tel-U) menjamu tamu dari Malang, pada Selasa (9/9). Kali ini, tamu yang dijamu adalah Himpunan Mahasiswa dengan prodi yang sama,yaitu Sistem Informasi di Universitas Brawijaya Malang. Sebanyak 75 orang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa itu disambut hangat di ruang rapat Fakultas Rekayasa Industri.
YOGYAKARTA, TEL – U – Syarif Maulana, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis (FKB), Telkom University (Tel-U), papernya terpilih ke dalam 10 paper terbaik dalam acara Conference on Media, Communications and Sociology (COMICOS) 2014. Acara tahunan ini diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FISIP UAJY), Sabtu-Minggu (6-7/9).
BANDUNG, TEL-U – Himpunan Mahasiswa Fakultas Rekayasa Industri (Hima FRI) menggagas sebuah konsep yang diberi nama Perkampungan Energi Mandiri dengan memanfaatkan limbah tanaman mendong. “Saat ini sudah masuk ke tahap perancangan, lalu Oktober depan akan diinstal,” ujar dosen pembimbing mahasiswa, Rosad Ma’ali El Hadi, Selasa (9/9).
Languange Center Telkom University Proudly Present :
INTERNATIONAL LANGUANGE & CULTURE FESTIVAL 2014
dengan tema “Bringing Local Culture to International Horizon”
ILCFest menggelar English Competition seperti: Debate, Speech, Scrabble, Essay Writing dengan peserta tingkat SMA & Perguruan tinggi.
Culture Show Dengan MC Helmi Riza (Bandung TV) dan dimeriahkan oleh :
BANDUNG, TEL – U – Untuk memberi arah yang lebih jelas terhadap kinerja dosen beserta target pencapaiannya, dosen di Telkom University, khususnya Fakultas Komunikasi dan Bisnis diminta untuk segera merumuskan roadmap masing-masing dosen.
Politik Hukum Pembentukan Rezim Extraterritorial Jurisdiction dalam Cyberlaw Dikaitkan dengan Konsepsi Kedaulatan Negara
Peneliti: Purna Cita Nugraha (Dosen di Fakultas Komunikasi Bisnis d.h Institut Manajemen Telkom, kini bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia)
PROMOTOR
- Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.
- Dr. Danriyanto Budhijanto, S.H., I.L.M in ITLaw
- Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H.
ABSTRAK
Disertasi ini berusaha untuk menjawab atau mencari alternatif dalam menentukan politik hukum yang sesuai untuk membentuk rezim yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum siber oleh Indonesia. Politik hukum sangat penting apabila dikaitkan dengan masalah yurisdiksi di ruang siber. Belum terdapatnya politik hukum yang sinergis baik dalam pengaturan hukum nasional mauun hukum internasional tentang politik hukum dan kedaultan Negara untuk membentuk rezim extraterritorial jurisdiction dalam cyberlaw akan menyebabkan ketidakpastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dan aturan mana yang dapat diterapkan dalam ruang tanpa batas tersebut. Untuk itu, permasalahan utama dalam disertasi ini adalah politik hukum pembentukan rezim extraterritorial jurisdiction dalam cyberlaw dikaitkan dengan konsepsi kedaulatan negara.
Penulisan disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dalam merumuskan politik hukum. Metode perbandingan digunakan dalam analisis pengaturan yurisdiksi atas cyberlaw dalam hukum nasional beberapa negara dan hukum internasional. Metode yuridis futuristik juga digunakan untuk meneliti mengenai hukum apa yang seyogianya diciptakan untuk masa datang untuk menyusun kebijakan baru di bidang cyberlaw. Spesifikasi atau sifat dari penelitian ini adalah eksploratif analitis, yaitu menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang belum ada dalam hal ini berusaha menganalisis hukum apa yang seyogianya diciptakan untuk masa datang. Sumber data berupa data sekunder, terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan bahan hukum tersier, serta data primer yang diperoleh dari responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, politik hukum dibutuhkan untuk mengarahkan hukum yang dibentuk ke arah penyelenggaraanNegara, pemerintahan, dan masyarakat yang demokratis. Dalam mencari konsep yang sesuai, Lex Informatica telah memberikan para pembuat kebijakan suatu opsi dengan pengaturan teknis melalui teknologi yang dapat melampaui batas-batas masing-masing negara (ekstrateritorial). Kombinasi rezim hukum dan Lex Informatica akan menghasilkan prinsip-prinsip baru seperti Prinsip Yurisdiksi untuk Mencegah dan Prinsip Perlindungan Aktif. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada prinsipnya berlaku secara ekstrateritorial terhadap Negara-negara lain. Untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan pasal tersebut, Indonesia harus melakukan suatu kerjasama internasional melaluo pembentukan perjanjian-perjanjian dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Kerjasama internasional juga dapat dilakukan dalam format pembentukan norma-norma atas prinsip-prinsip internasional yang nantinya dapat diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.
ABSTRACT
This research is an attempt or to find alternatives in determining the appropriate legal policy to establish extrateritorial jurisdiction regime in cyberlay by Indonesia. Legal policy is very crucial when it comes to jurisdictional issues on the cyberspace. The lack of sinergy in legal policy both in national law and international law regarding prespective jurisdiction in prescribing extraterritorial jurisdiction in cyberlaw will cause uncertainty about who has the authority and the regulation to be applied in the borderless space. In this regard, the main issue in this research is the legal policy in estbalishing extraterritorial jurisdction regime in cyberlaw in relation to the concept of state sovereignity.
Normative legal research includes a study in the principles of law, legal system, lau synchronization in formulating legal policy. Comparative study is carried out in analyzing prespective jurisdiction in national law of particular countries and international law. Futuristic legal study is also used to predict what legislation should be established in the future. Specification or nature of this research was exploratory analytical in explaining and describing something that suppose to be existed for the future. Source of data in the form of secondary data, consisting of : primary legal materials, secondary legal materials, teritary legal materials, as well as primary data obtainted from a respondent. The collected data was then analyzed in legal qualitative manner.
Based on the analysis, legal policy is required in order to direct the established rules and laws to the implementation of state, governance, and society into democracy. In order to find the appropriate and timely concepts to regulate cyberspace which are facing multi facet challenges and obstacles regarding jurisdiction among States, the Lex Informatica has provided policy makers with technical arrangements through technology that can reach beyond each States border (extraterritorial). The combination of legal regime and the Lex Informatica will produce new principles in regulating cyberspace, such as the Principle of Jurisdiction to Prevent and the Principle of Active Protection. The application of existing law in Indonesia particularly Articel 2 of the Information and Electronic Transaction Law, in which extraterritorial jurisdiction of national law is applied againts other countries, will definitely create problems when it comes face to face with other jurisdictions. In order to overcome the obstacles in implementing the aforesaid article, Indonesia has to carry out International cooperations thorugh agreements or other forms of International cooperations. International cooperations can also be done in the formulation of norms or international principles that can later be recognized as international customary law.
——
(purel/DH)